Oleh: Yadi Mulyadi* 

Raja Ampat, yang dikenal sebagai surga biodiversitas laut dunia, telah resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2023. Status ini menegaskan bahwa kawasan ini memiliki nilai geologi, ekologi, dan budaya yang luar biasa, serta harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Sebagai bagian dari jaringan geopark global, Raja Ampat memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian ekosistemnya, mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, serta memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak mengancam keseimbangan lingkungan. Jika terjadi kerusakan yang signifikan, UNESCO memiliki kewenangan untuk mencabut status tersebut, yang tentu akan berdampak besar pada reputasi Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan konservasi kelas dunia.

Namun, di tengah status prestisius ini, Raja Ampat menghadapi ancaman serius dari ekspansi industri tambang. Pemerintah dan perusahaan tambang mengklaim bahwa aktivitas pertambangan di wilayah ini tidak berdampak langsung pada ekosistem laut dan pariwisata. Namun, berbagai laporan dan protes masyarakat menunjukkan sebaliknya.

Tambang di Raja Ampat: Klaim vs. Fakta

Salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, PT Gag Nikel, menyatakan bahwa mereka telah menerapkan prinsip Good Mining Practices, yang mencakup aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Komisaris perusahaan menegaskan bahwa operasional tambang berada di luar kawasan konservasi dan UNESCO Global Geopark, sehingga tidak berdampak langsung pada ekosistem laut dan pariwisata.

Namun, klaim ini mendapat tantangan dari berbagai pihak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel untuk verifikasi dampak lingkungan, setelah adanya pengaduan masyarakat terkait potensi kerusakan ekosistem. Selain itu, beberapa laporan menyebutkan bahwa aktivitas tambang di Pulau Gag telah melanggar UU No. 1 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.